PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
PERKERETAAPIAN
I. UMUM
Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan
keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang
maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang,
mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah,
serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak
jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan.
Dengan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, peran perkeretaapian perlu
lebih ditingkatkan dalam upaya pengembangansistem transportasi nasional secara
terpadu. Untuk itu, penyelenggaraan perkeretaapian yang dimulai dari pengadaan,
pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan perlu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga
dapat terselenggara angkutan kereta api yang menjamin keselamatan, aman,nyaman,
cepat, tepat, tertib, efisien, serta terpadu dengan modatransportasi lain. Dengan demikian,
terdapat keserasian dan keseimbangan beban antarmoda transportasi yang mampu
meningkatkanpenyediaan jasa angkutan bagi mobilitas angkutan orang dan barang.
Penyelenggaraan perkeretaapian telah menunjukkan peningkatan peran yang penting
dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan
keamanan, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan
strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian
internasional yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan tidak
diskriminatif, dipandang perlumelibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna
mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian,
kondisi perkeretaapian nasional yang masih bersifat monopoli dihadapkan pada berbagai
masalah, antara lain kontribusiperkeretaapian terhadap transportasi nasional masih
rendah, prasarana dan sarana belum memadai, jaringan masih terbatas, kemampuan
pembiayaan terbatas, tingkat kecelakaan masih tinggi, dan tingkatpelayanan masih jauh
dari harapan.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, peran Pemerintah dalam penyelenggaraan
perkeretaapian perlu dititikberatkan pada pembinaanyang meliputi penentuan kebijakan,
pengaturan, pengendalian, danpengawasan dengan mengikutsertakan peran masyarakat
sehingga penyelenggaraan perkeretaapian dapat terlaksana secara efisien, efektif,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan tetap berpijak pada makna dan hakikat yang terkandung dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional,
terutama di bidang perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang
Perkeretaapian perludiganti.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perkeretaapian harus dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan
kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang
berkesinambungan bagi warga negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perkeretaapian harus dapat
memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau
serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak
yang terlibat dalam perkeretaapian.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa perkeretaapian harus
diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan
pengguna jasa dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentinganindividu dan
masyarakat, antardaerah dan antarwilayah, serta antara kepentingan nasional dan
internasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa perkeretaapian harus
lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan
atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan
ketertiban.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perkeretaapian harus
merupakan satu kesatuan sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi
serta saling menunjang, baik antarhierarki tatanan perkeretaapian, intramoda maupun
antarmoda transportasi.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan
perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan diri, kemampuan dan potensi produksi
dalam negeri, serta sumber daya manusia dengan daya inovasi dan kreativitas yang
bersendi pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian bangsa.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan
perkeretaapian harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh
informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan
berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan
perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan
perkeretaapian harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat
dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk
menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “secara massal” adalah bahwa kereta api memiliki kemampuan
untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah atau volume besar setiap kali
perjalanan.
Yang dimaksud dengan “selamat” adalah terhindarnya perjalanan kereta api dari
kecelakaan akibat faktor internal.
Yang dimaksud dengan “aman” adalah terhindarnya perjalanan kereta api akibat faktor
eksternal, baik berupa gangguan alam maupun manusia.
Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah terwujudnya ketenangan dan ketenteraman bagi
penumpang selama perjalanan kereta api.
Yang dimaksud dengan “cepat dan lancar” adalah perjalanan kereta api dengan waktu
yang singkat dan tanpa gangguan.
Yang dimaksud dengan “tepat” adalah terlaksananya perjalanan kereta api sesuai dengan
waktu yang ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “tertib dan teratur” adalah terlaksananya perjalanan kereta api
sesuai dengan jadwal dan peraturan perjalanan.
Yang dimaksud dengan “efisien” adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang mampu
memberikan manfaat yang maksimal.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kereta api kecepatan normal” adalah kereta api yang
mempunyai kecepatan kurang dari 200 km/jam.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kereta api kecepatan tinggi” adalah kereta api yang mempunyai
kecepatan lebih dari 200 km/jam.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kereta api monorel” adalah kereta api yang bergerak pada 1
(satu) rel.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kereta api motor induksi linear” adalah kereta api yang
menggunakan penggerak motor induksi linear dengan stator pada jalan rel dan rotor pada
sarana perkeretaapian.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kereta api gerak udara” adalah kereta api yang bergerak dengan
menggunakan tekanan udara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “kereta api levitasi magnetik” adalah kereta api yang digerakkan
dengan tenaga magnetik sehingga pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana
perkeretaapian dan jalan rel.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “trem” adalah kereta api yang bergerak di atas jalan rel yang
sebidang dengan jalan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “kereta gantung” adalah kereta yang bergerak dengan cara
menggantung pada tali baja.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perkeretaapian umum” adalah perkeretaapian yang digunakan
untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perkeretaapian khusus” adalah perkeretaapian yang hanya
digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan
untuk melayani masyarakat umum.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perkeretaapian perkotaan” adalah perkeretaapian yang melayani
perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik dengan
jangkauan:
a. seluruh wilayah administrasi kota; dan/atau
b. melebihi wilayah administrasi kota.
Dalam hal perkeretaapian perkotaan berada di wilayah metropolitan disebut kereta api
metro.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perkeretaapian antarkota” adalah perkeretaapian yang melayani
perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain.
Dalam hal perkeretaapian antarkota melayani angkutan orang dan/atau barang dari satu
kota ke kota di negara lain, disebut kereta api antarnegara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tatanan perkeretaapian” adalah hierarki kewilayahan pada
jaringan perkeretaapian yang membentuk satu kesatuan sistem pelayanan perkeretaapian
di suatu wilayah.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perkeretaapian nasional” adalah tatanan perkeretaapian yang
melayani angkutan orang dan/atau barang lebih dari satu provinsi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perkeretaapian provinsi” adalah tatanan perkeretaapian yang
melayani angkutan orang dan/atau barang yang melebihi satu kabupaten/kota dalam satu
provinsi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “perkeretaapian kabupaten/kota” adalah tatanan perkeretaapian
yang melayani angkutan orang dan/atau barang dalam satu kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “terintegrasi sistem perkeretaapian dengan moda transportasi
lain” adalah menyinergikan modaperkeretaapian dengan moda transportasi lain sehingga
terwujud keterpaduan jaringan serta mempermudah dan memperlancar pelayanan
angkutan orang dan/atau barang.
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana induk perkeretaapian” adalah rencana pengembangan
jaringan prasarana perkeretaapian, baik yang memuat jaringan jalur kereta api yang telah
ada maupun rencana jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “rencana induk perkeretaapian nasional” adalah rencana induk
perkeretaapian yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional serta antara pusat
kegiatan nasional dan pusat kegiatan provinsi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rencana induk perkeretaapian provinsi” adalah rencana induk
perkeretaapian yang menghubungkan antarpusat kegiatan provinsi serta antara pusat
kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota” adalah rencana
induk perkeretaapian yang menghubungkan antarpusat kegiatan dalam kabupaten/kota.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah nasional” adalah rencana tata ruang
nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rencana induk jaringan moda transportasi lainnya” adalah
rencana induk jaringan transportasi jalan, laut, dan udara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tataran transportasi” adalah tingkatan transportasi yang terbagi
dalam tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah provinsi” adalah rencana tata ruang
provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang
wilayah kota” adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tataruang
wilayah kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh Negara” adalah bahwa Negara mempunyai
kewenangan untuk mengaturpenyelenggaraan perkeretaapian dan pelaksanaannya
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengaturan” meliputi penetapan kebijakan umum dan kebijakan
teknis, antara lain penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, rencana, dan prosedur.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pemberian arahan, bimbingan, supervisi,
pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan
pengoperasian.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan perkeretaapian agar sesuai dengan peraturan perundangundangan,
termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan “standar perawatan prasarana perkeretaapian” adalah sistem,
prosedur, dan tolok ukur perawatan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai dengan jenisnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan
prasarana perkeretaapian” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat
untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang pelaksanaannya ditugaskan kepada
badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut.
Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah yang secara ekonomi sudah bersifat komersial, penyelenggaraan
prasarananya dialihkan kepada badan usaha prasarana perkeretaapian.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan
sarana perkeretaapian” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk
penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang pelaksanaannya ditugaskan kepada badan
usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut.
Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah yang secara ekonomi sudah bersifat komersial, penyelenggaraan
sarananya dialihkan kepada badan usaha sarana perkeretaapian.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bangunan pelengkap lainnya” adalah fasilitas yang menunjang
kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “jalan rel di atas permukaan tanah” adalah jalan rel layang
dan/atau jalan rel gantung.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lebar ruang manfaat jalur kereta api” adalah ruang yang
digunakan untuk konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi sesuai dengan jenis jalurnya,
antara lain jalur tunggal, jalur ganda, jembatan, dan terowongan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat
jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “untuk keperluan lain” adalah kepentingan di luar kereta api,
antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak, dan kabel telepon.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang
milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9 (sembilan) meter.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “fasilitas kesehatan” adalah pelayanan kesehatan yang
disesuaikan dengan kelas stasiun.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah sarana pelayanan umum, sekurangkurangnya
toilet, musala, dan restoran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 55
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha penunjang” adalah aktivitas usaha untuk
mendukung pengusahaan perkeretaapian, antara lain usaha pertokoan, restoran,
perkantoran, dan perhotelan.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan khusus” adalah fasilitas pelayanan yang
disediakan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian selain fasilitas pelayanan
standar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Huruf a
Yang dimaksud dengan “peralatan persinyalan” adalah fasilitas pendukung operasi yang
memberi petunjuk atau isyarat berupa warna atau cahaya dengan arti tertentu yang
dipasang pada tempat tertentu.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sinyal” adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk
menyampaikan perintah bagi pengaturan perjalanan kereta api dengan peragaan dan/atau
warna. Perangkat sinyal terdiri atas peralatan luar ruangan (outdoor) dan peralatan dalam
ruangan (indoor).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanda” adalah isyarat yang berfungsi untuk memberi peringatan
atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “marka” adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang berfungsi
sebagai peringatan atau petunjuk tentang kondisi tertentu pada suatu tempat yang terkait
dengan perjalanan kereta api.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memenuhi persyaratan kelaikan” adalah kondisi prasarana siap
operasi dan secara teknis aman untuk dioperasikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”persyaratan sistem” adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk
berfungsinya sistem jalan rel, sistem jembatan, sistem terowongan, sistem stasiun, sistem
persinyalan, sistem telekomunikasi, dan sistem perlistrikan.
Yang dimaksud dengan ”persyaratan komponen” adalah spesifikasi teknis yang harus
dipenuhi setiap komponen sebagai bagian dari suatu sistem, misalnya sistem jalan rel
terdiri atas rel, bantalan, balas, dan alat penambat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ jadwal yang ditetapkan” adalah kegiatan pengecekan kelaikan
prasarana perkeretaapian sesuai dengan jadwal tertentu berdasarkan spesifikasi teknis,
tingkat penggunaan, dan kondisi lingkungan setiap jenis prasarana perkeretaapian yang
diuji.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “petugas” meliputi antara lain, petugas pengatur perjalanan
kereta api, tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, penjaga perlintasan kereta api.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak-pihak selain Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dan pengguna jasa.
Yang dimaksud dengan “pengoperasian prasarana perkeretaapian” adalah kegiatan yang
terkait dengan operasional prasarana perkeretaapian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Musibah yang dialami oleh pihak ketiga, antara lain akibat dari bangunan stasiun roboh,
jembatan kereta api ambruk, dan menara telekomunikasi roboh.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 88
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah force majeur.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jalan” adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Yang dimaksud dengan “tidak sebidang” adalah letak jalur kereta api tidak berpotongan
secara horizontal dengan jalan, tetapi terletak di atas atau di bawah jalan.
Perlintasan antara jalur kereta api dan jalan yang sebidang yang telah ada sebelum
ditetapkan Undang-Undang ini diupayakan untuk dibuat tidak sebidang secara berangsurangsur
sesuai dengan kemampuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lokomotif” adalah sarana perkeretaapian yang memiliki
penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong
kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus, antara lain lokomotif listrik dan lokomotif
diesel.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kereta” adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau
mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang, antara lain
kereta rel listrik (KRL), kereta rel diesel (KRD), kereta makan, kereta bagasi, dan kereta
pembangkit.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “gerbong” adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif
digunakan untuk mengangkut barang, antara lain gerbong datar, gerbong tertutup,
gerbong terbuka, dan gerbong tangki.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “peralatan khusus” adalah sarana perkeretaapian yang tidak
digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus,antara
lain kereta inspeksi (lori), gerbong penolong, derek (crane), kereta ukur, dan kereta
pemeliharaan jalan rel.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “uji rancang bangun dan rekayasa” adalah pengujian yang
meliputi uji ketepatan atau kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana
perkeretaapian. Pengujiannya meliputi rangka dasar, badan,roda, keseimbangan berat,
dan kekuatan konstruksi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “uji statis” adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan tidak
bergerak.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “uji dinamis” adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan bergerak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jadwal yang ditetapkan” adalah waktu yang ditentukan untuk
pemeriksaan sarana perkeretaapian yang berpedoman pada buku petunjuk dan
dilaksanakan secara harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan tahunan.
Ayat 2
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “balai yasa” adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian
untuk 2 (dua) tahunan atau semi perawatan akhir (SPA), perawatan 4 (empat) tahunan
atau perawatan akhir (PA), dan rehabilitasi atau modifikasi.
Yang dimaksud dengan “depo” adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk
harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1(satu) tahunan.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rancang bangun” adalah perencanaan, perancangan, dan
perhitungan teknis material dan komponen, uji simulasi, dan pembuatan prototipe atau
model sarana perkeretaapian.
Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah peningkatan kemampuan dan mengubah
fungsi sarana perkeretaapian melalui inovasi dan modifikasi sesuai dengan persyaratan
teknis, antara lain kereta penumpang menjadi kereta bagasi dan kereta rel listrik (KRL)
menjadi kereta rel diesel elektrik (KRDE).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Huruf a.
Yang dimaksud dengan “petak blok” adalah jalan rel di antara dua sinyal yang
berdekatan.
Huruf b.
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu
lintas” adalah menghentikan semua kereta api di stasiun terdekat atau membatasi
kecepatan kereta api yang akan melewati lintas yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “penyidikan awal” adalah pemeriksaan dan penelitian untuk
mencari dan mengumpulkan barang-barang yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya
tindak pidana yang mengakibatkan kecelakaan kereta api yang dapat dilaksanakan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang perkeretaapian dengan secepat-cepatnya
dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup Jelas.
Pasal 129
Cukup Jelas.
Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah:
a. keadaan darurat;
b. bencana alam; atau
c. jumlah orang yang jauh di atas jumlah rata-rata orang yang diangkut dan tidak
tersedia kereta pada saat itu.
Ayat (3)
Fasilitas minimal pelayanan penumpang, antara lain tempat duduk, lampu penerangan,
kipas angin, dan toilet darurat.
Pasal 131
Ayat (1)
Fasilitas khusus dapat berupa pembuatan jalan khusus di stasiun dan sarana khusus untuk
naik kereta api atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi
roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam
posisi tidur.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “karcis” adalah tanda bukti pembayaran pengguna jasa yang
berbentuk lembaran kertas, karton, atau tiket elektronik.
Pasal 133
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Pengumuman jadwal dan tarif angkutan kepada masyarakat dapat dilakukan di stasiun
atau media cetak atau elektronik.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Batas waktu melapor adalah 30 (tiga puluh) menit sebelum keberangkatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penindakan terhadap pengguna jasa yang tidak memiliki karcis dapat didenda atau
diturunkan di stasiun terdekat.
Huruf c
Penertiban terhadap pengguna jasa atau masyarakat dapat dilakukan bersama-sama
dengan aparat keamanan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum, antara
lain:
a. bersumber pada sarana perkeretaapian, misalnya kondisi kereta api diragukan
kelaikannya untuk dioperasikan; dan
b. bersumber di luar sarana perkeretaapian, misalnya jalur longsor dan ancaman teror.
Pasal 137
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimum” adalah kondisi pelayanan yang
harus dipenuhi oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana ditetapkan oleh
Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “barang khusus” adalah bahan atau benda yang sifat atau
bentuknya harus diperlakukan secara khusus, antara lain :
a. muatan barang curah, misalnya semen curah dan batubara;
b. muatan barang cair, misalnya BBM dan bahan dasar gula pasir;
c. muatan yang diletakkan di atas palet;
d. muatan kaca lembaran;
e. pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
f. pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; dan
g. pengangkutan kendaraan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya dan beracun” adalah setiap bahan atau benda
yang karena sifat dan ciri khasnya dapat membahayakan keselamatan, kesehatan
manusia, makhluk hidup lainnya, dan ketertiban umum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “limbah bahan berbahaya dan beracun” adalah sisa suatu usaha
dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat
dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk
hidup lain.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “angkutan multimoda” adalah angkutan yang menggunakan
paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar perjanjian angkutan
multimoda dengan menggunakan satu dokumen.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan
tarif angkutan pelayanan kelas ekonomi yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban
pelayanan publik (Public Service Obligation) dan angkutan perintis.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “angkutan pelayanan kelas ekonomi” adalah angkutan orang
yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai dengan standar
pelayanan minimum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “angkutan perintis” adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang
dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah
ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas
pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan.
Pasal 153
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian”
adalah besarnya tarif yang dihitung berdasarkan pedoman penetapan tarif.
Yang dimaksud dengan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) adalah
kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada
masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “biaya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian” adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sarana
perkeretaapian pada lintas perintis yang dihitung berdasarkan asumsi yang disepakati
oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 154
Ayat (1)
Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian atau yang dikenal dengan Track Acces
Charge (TAC) adalah biaya yang harus dibayaroleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
untuk penggunaan prasarana perkeretaapian yang dioperasikan oleh Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Ayat (1)
Bentuk bertanggung jawab adalah pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi
pengguna jasa yang luka-luka atau santunan bagi pengguna jasa yang meninggal dunia.
Kerugian pengguna jasa yang ditanggung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
berupa penggantian kehilangan atau kerusakan barang sebagai akibat pengoperasian
angkutan kereta api.
Ayat (2)
Batas waktu tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian adalah dipenuhinya
kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian memberikan ganti kerugian, biaya
pengobatan, dan santunan paling lama 1 (satu) bulan sejak kejadian.
Pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, dan keluarga pengguna jasa yang
meninggal dunia harus memberitahukan kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
paling lama 12 (dua belas) jam terhitung sejak kejadian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Luka atau meninggalnya pengguna jasa yang tidak disebabkan oleh pengoperasian kereta
api, misalnya pengguna jasa luka atau meninggal dunia di dalam kereta api karena sakit
bawaan atau karena kejahatan.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tempat penyimpanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat
berupa gerbong, gudang, dan ruang terbuka.
Biaya penyimpanan, antara lain sewa gerbong, biaya pembongkaran, biaya pemindahan,
biaya penumpukan, dan biaya sewa gudang.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “batas waktu” adalah ketentuan yang disebutkan dalam
perjanjian angkutan.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengajuan keberatan” adalah pengaduan kerusakan barang
dengan disertai bukti rusaknya barang serta perincian permintaan ganti kerugian dan
keterangan nilai barang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Yang dimaksud dengan “kerugian” adalah nilai kerusakan pada prasarana perkeretaapian
dan sarana perkeretaapian serta luka-luka dan meninggalnya orang yang dipekerjakan
oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
Tuntutan kerugian kerusakan pada prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian
serta biaya pengobatan dan santunan harus dipenuhi oleh pihak yang menimbulkan
kerugian dan luka-luka serta meninggal.
Yang dimaksud dengan “orang yang dipekerjakan” adalah petugas Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan
kegiatan di bidang prasarana dan sarana perkeretaapian.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Ayat (1)
Penelitian sebab-sebab terjadinya kecelakaan adalah bukan dalam kaitan dengan
penyidikan (penegakan hukum), melainkan semata-mata untuk mengetahui sebab-sebab
terjadinya kecelakaan dalam rangka perbaikan teknologi dan agar kecelakaan serupa
tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Apabila dalam kecelakaan tersebut memang terdapat unsur melawan hukum,
pemeriksaannya juga dilakukan oleh penyidik dalam rangka penegakan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Yang dimaksud dengan “pandangan bebas” adalah tidak terhalangnya pandangan masinis
kereta api untuk melihat peralatan persinyalan dan kondisi jalan rel.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menyeret” adalah menarik atau mendorong barang tanpa roda
dan melintasi jalur kereta api.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kepentingan lain” adalah penggunaan jalur kereta api yang tidak
sesuai dengan fungsinya, antara lain berjualan, menggembala ternak, dan menjemur
barang.
Ayat (2)
Yang termasuk surat tugas adalah kartu atau tanda pengenal.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelaksanaan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku, antara lain Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Pasal 187
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari Penyelenggara Prasarana
Perkeretaapian sebagai korporasi.
Pengurus dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau
demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain
dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sediri-sendiri atau bersama-sama.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan ”luka berat” adalah:
- sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali atau yang
menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas, jabatan, atau pekerjaan
pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- cacat berat;
- lumpuh;
- daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; dan
- gugur atau matinya kandungan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 188
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari Badan Usaha yang
menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagai korporasi. Pengurus dalam
hal ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi
kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain dalam
lingkup usaha korporasi tersebut, baik sediri-sendiri atau bersama-sama.
Pasal 189
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian sebagai korporasi. Pengurus dalam hal ini adalah orang-orang yang
mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak
untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan
kerja atau berdasar hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sedirisendiri
atau bersama-sama.
Pasal 190
Lihat penjelasan Pasal 187.
Pasal 191
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari Penyelenggara Perkeretaapian
Khusus sebagai korporasi.
Pengurus dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau
demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain
dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sediri-sendiri atau bersama-sama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Yang dimaksud dengan “mengoperasikan” meliputi pengoperasian, perawatan,
pengelolaan, pengawasan, dan pemeriksaan.
Pasal 196
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (1).
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (1).
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Lihat penjelasan Pasal 189.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “awak kereta api” dalam ketentuan ini adalah masinis dan asisten
masinis.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (1).
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Lihat penjelasan Pasal 189.
Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan
penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), atas
Prasarana Perkeretaapianmilik Pemerintah, dalam rangka memberikan kesempatan
kepada Pemerintah memperbaiki kondisi PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
a. melakukan audit secara menyeluruh terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
b. melakukan inventarisasi aset prasarana dan sarana PT. Kereta Api Indonesia
(Persero);
c. menegaskan status kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) dan
kewajiban masa lalu penyelenggaraan program pensiun pegawai PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) eks Pegawai Negeri Sipil PJKA/Departemen Perhubungan (Past
Service Liability);
d. membuat neraca awal PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4722